Beranda HUKUM Tak Lolos Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Partai IBU Tempuh Jalur Hukum

Tak Lolos Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024, Partai IBU Tempuh Jalur Hukum

55
0

Indonesiaseharusnya-aceh.com – Jakarta (23/08/2022) – Pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 yang dibuka selama dua pekan oleh Komisi Pemilu Umum Republik Indonesia (KPU RI) sejak Senin (1/8/2022) hingga Minggu (14/8/2022) pukul 23.59 WIB menyisakan sengketa administrasi bagi Partai Partai Baru yang tak lolos.

“Total ada 43 partai nasional yang memiliki akun Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), sebanyak 40 di antaranya telah mendaftar dalam periode waktu 1-14 Agustus 2022. Ada 16 partai politik yang berkas dokumen pendaftarannya kami kembalikan karena tidak lengkap,” ujar Komisioner KPU Idham Holik, pada Selasa, 16 Agustus 2022

Partai politik yang dinyatakan lengkap berkas pendaftarannya dapat melanjutkan ke tahapan verifikasi administrasi yang akan diumumkan hasilnya pada 14 September 2022.

Daftar lengkap partai nasional yang tak lolos dokumen pendaftaran adalah

1.            Partai Indonesia Bangkit Bersatu (PARTAI IBU)

2.            Partai Demokrasi Republik Indonesia

3.            Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)

4.            Partai Beringin Karya (Berkarya)

5.            Partai Pelita

6.            Partai Karya Republik

7.            Partai Pemersatu Bangsa

8.            Partai Bhinneka Indonesia (PBI )

9.            Partai Pandu Bangsa

10.         Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa)

11.         Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai)

12.         Partai Masyumi

13.         Partai Damai Kasih Bangsa

14.         Partai Kongres

15.         Partai Kedaulatan

16.         Partai Reformasi

Menanggapi hal tak lolosnya Partai IBU dalam proses pendaftaran, Ketua Umum Partai Indonesia Bangkit Bersatu (PARTAI IBU) Dr. Dr. Zulki Zulkifli Noor, ST., SH., MH., M.Kn., MM. melaporkan sengketa administrasi ke Bawaslu, melakukan Judicial Review dan Gugatan ke PTUN.

Ketua Umum Partai IBU mengatakan,” Kami telah memeriksa, menganalisa dan melakukan kajian terkait proses pelaksanaan pendaftaran partai politik calon peserta pemilihan umum 2024 dan menemukan banyak terjadi pelanggaran oleh KPU RI yang menghambat pelaksanaan demokrasi di Indonesia.” Ungkapnya kepada awak media di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai IBU Jalan Cempaka Putih Tengah I No. 19 H, Cempaka Putih Jakarta Pusat (16/08/2022).

Ketua Umum Partai Indonesia Bangkit Bersatu (PARTAI IBU) Dr. Dr. Zulki Zulkifli Noor, ST., SH., MH., M.Kn., MM.

 “Saya telah menunjuk beberapa kuasa hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini. Kami sudah melaporkan sengketa ini ke Bawaslu dan berkas sudah dinyatakan lengkap dengan nomor register laporan : 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 pada hari selasa 23 Agustus 2022. Tinggal menunggu tidndak lanjutnya dari Bawaslu,” Ungkapnya.

“Partai IBU juga akan melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung serta mendaftarkan Gugatan Ke PTUN terkait pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Hal ini kami lakukan agar proses demokrasi di Indonesia terus berkembang. Hak hak partai politik baru saat ini seperti dikebiri. KPU juga belum dapat menterjemahkan Undang Undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan benar. Sebagai contoh adalah pembuatan aplikasi Sipol KPU RI yang seharusnya mempermudah partai politik menjalankan kegiatannya menuju pemilu 2024, namun kenyataannya malah menjadi masalah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Partai Politik Baru, ada 16 parpol yang dinyatakan tak lolos pendaftaran dan menimbulkan potensi terjadinya sengketa.” Tambah Dr. Dr. Zulki Zulkifli Noor, ST., SH., MH., M.Kn., MM. selaku Ketum Partai IBU dan juga akademisi yang menyandang 2 gelar Doktor di bidang Hukum dan Doktor di bidang ekonomi ini.

Secara terpisah, Dr. (Can.) Erlangga lubai, SH., MH. Selaku Sekretaris Majelis Tinggi partai Indonesia Bangkit Bersatu (Partai IBU) dan juga yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dan pelapor masalah sengketa Partai IBU dengan pihak KPU RI usai menyelesaikan proses pendaftaran pelaporan ke Bawaslu mengatakan,” Hari ini kami telah melengkapi berkas persyaratan pelaporan Partai IBU terkait sengketa administrasi dengan KPU RI sesuai Perbawaslu RI Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrative Pemilu. Kami tinggal menunggu tindaklanjut dari Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa ini,” Terangnya kepada media (23/08/2022).

“Mewakili Seluruh Pengurus Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau Partai IBU, Saya berharap untuk mendapat penyelesaian yang adil sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Patut dicatat bahwa Partai IBU adalah Partai yang dibentuk dengan azas Taat Hukum, sehingga Hukum merupakan aturan tertinggi bagi kami untuk dilaksanakan Bersama. Jaminan kepastian hukum bagi masyarakat mutlak harus diberikan oleh negara, karena  negara kita adalah negara hukum. Jadi jangan ada pihak pihak yang boleh melampaui kewenangannya yang telah diatur oleh hukum.” Tambahnya.

“Selain melaporkan ke Bawaslu, kami diperintahkan oleh Ketua Umum Partai IBU untuk menindaklanjuti perkara ini ke mahkamah Agung untuk Yudicial Review dan PTUN,” Pungkasnya.

Sumber :

Rilis resmi Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Bangkit Bersatu (DPP PARTAI IBU)

Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Email : sekretariat@partaiibu.org

Whatsapps : 081381773839

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here